https://youtu.be/5aN4IikUM4U?feature=shared
Purbalingga, Hot News Investigasi — Pemerintahan Kabupaten Purbalingga kembali menjadi pusat perhatian setelah kritik keras dari Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Adi Yuwono, menyoroti merosotnya kualitas komunikasi antara Bupati dan lembaga mitra kerja. Dalam evaluasi terhadap delapan bulan perjalanan pemerintahan, Adi menyebut hubungan eksekutif dengan DPRD dan Forkopimda berada pada kondisi yang tidak selaras dan tidak menunjukkan upaya perbaikan yang berarti.
Adi mengingatkan bahwa koordinasi antarlembaga bukan sekadar prosedur birokrasi, melainkan unsur krusial dalam memastikan arah kebijakan berjalan tepat. Minimnya komunikasi dinilai dapat berujung pada ketidakefisienan program hingga kesalahan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan. Ia menegaskan kritik tersebut sebagai masukan terbuka yang seharusnya ditanggapi secara objektif oleh pemerintah daerah.
Persoalan kian melebar setelah Pemkab Purbalingga disorot terkait munculnya sponsor rokok di area publik yang berdekatan dengan tempat ibadah, fasilitas kesehatan, serta lingkungan pendidikan. Kebijakan itu dipandang tidak sejalan dengan aturan pembatasan promosi produk tembakau dan dianggap mengabaikan perlindungan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Sejumlah pengamat menilai rangkaian kritik tersebut menggambarkan lemahnya konsolidasi internal pemerintahan. Mereka menekankan bahwa hambatan pembangunan daerah tidak selalu berakar pada keterbatasan anggaran, melainkan kurangnya koordinasi yang solid antar unsur pemerintahan.
Upaya media meminta klarifikasi dari Pemkab justru tidak menemukan kejelasan. Proses konfirmasi sejak awal dialihkan dari Ajudan Bupati ke Kepala Bagian Perekonomian, lalu kembali diarahkan ke Prokompim, tanpa satu pun jawaban resmi diberikan hingga berita ini disusun.
Situasi tersebut kembali mengemuka dalam pertemuan koalisi pengusung dan pendukung pasangan Fahmi–Dimas pada 14 November 2025 di kediaman Dr. H. Rusdianto SH MH. Pertemuan itu menyoroti perlunya pembenahan tata kelola serta penyelarasan arah pembangunan.
Kritik dari legislatif kini dipandang sebagai alarm serius bagi Pemkab Purbalingga untuk segera memperbaiki pola komunikasi dan memastikan setiap kebijakan selaras dengan regulasi. Pemerintahan yang terkoordinasi dengan baik dan mengedepankan transparansi dianggap sebagai kunci untuk menjamin pembangunan daerah berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
